Sabtu, 07 Januari 2015 - 12:58:54 WIB
Banyumas Butuh Perda HIV
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 1709 kali

 Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas menilai Raperda tentang HIV sangat mendesak untuk dibahas. Hal ini disebabkan, Kabupaten Banyumas masuk peringkat tiga besar di Jawa Tengah setelah Kota Semarang dan Solo, dengan tingkat persebaran HIV/AIDS tertinggi. Dengan adanya Raperda tentang HIV, nantinya diharapkan dapat lebih menekan persebaran HIV/AIDS.
Anggota Komisi D DPRD Banyumas, Didi Rudianto menjelaskan, Raperda tentang HIV sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2015 dan merupakan salah satu yang dinilai mendesak.
Dijelaskan, selama ini belum ada aturan khusus terkait penanganan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Banyumas, sehingga Raperda tersebut dinilai sangat urgen untuk melindungi masyarakat baik yang masih sehat maupun orang dengan HIV/AIDS (ODHA), terutama untuk perlindungan, mulai dari antisipasi, penanganan ODHA, serta pasca penanganan.
“Dari tahun ke tahun, tingkat pertumbuhan HIV/AIDS di Banyumas, khususnya Purwokerto, sejauh ini memang cukup pesat. Sehingga perlu segera dilakukan langkah antisipasi, salah satunya melalui kebijakan Perda,” katanya.
Didi menambahkan, sejauh ini Pemkab Banyumas, secara khusus, juga belum melakukan penanganan terhadap ODHA di Banyumas, terutama yang berkaitan dengan teknis dan mekanisme penanganan ODHA di rumah sakit.
“Oleh karena itu memang diperlukan segera Perda tentang HIV di Banyumas, terutama untuk acuan dan pedoman Pemkab untuk melakukan penanganan terhadap ODHA di Banyumas,” katanya.
Dia menjelaskan, Perda tentang HIV baru ada di Solo sehingga perlu melakukan study banding berkaitan dengan Perda tersebut. lebih lanjut, mengingat tingkat urgenisitas yang cukup tinggi, kemungkinan tahun 2015 ini Banyumas sudah memiliki aturan yang berkaitan dengan antisipasi HIV.
Dikatakan, sejauh ini rumah sakit di Kabupaten Banyumas belum menyediakan tempat khusus untuk ODHA, terutama dalam penanganan HIV/AIDS pada ODHA. Padahal, menurut Didi, tenaga medis yang menangani ODHA berisiko terkena HIV/AIDS.
“Maka Perda tentang HIV/AIDS tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi jaminan terhadap masyarakat, khususnya tenaga medis, untuk mendapat perlindungan terhadap HIV/AIDS dari Pemkab Banyumas,” jelasnya.
Ditambahkan, Perda tersebut nantinya juga dapat menjadi regulasi untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk penanganan ODHA. “Intinya Perda tersebut harus mengatur mekanisme pemerintah dalam melakukan antisipasi, penanganan ODHA, serta pasca penanganan ODHA,” imbuhnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan pemkab dalam rangka pencegahan HIV masih sangat konvensional. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemkab untuk terus menggencarkan sosialisasi terkait bahaya HIV/AIDS, termasuk cara penularannya.
“Sosialisasi bisa dilakukan di lingkungan pendidikan, karang taruna, tempat hiburan, hotel, hingga pabrik-pabrik yang dinilai cukup rawan persebaran HIV/AIDS,” jelasnya.




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

000webhost logo